Bank Indonesia dalam melakukan relaksasi dan pelonggaran kebijakan terhadap Kredit Kepemilikan Rakyat, dipermudahnya KPR ini untuk mendorong pertumbuhan angka ekonomi di Indonesia.

Gubernur BI, Bapak Perry Warijoyo menjelaskan dengan jelas beberapa Bank sentral akan melakukan pelonggaran pada bidang makroprudensial yang diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan.

Bank Indonesia pada saat ini sedang hangat-hangatnya mengkaji aturan rasio loan to value yang digunakan untuk pembayaran uang muka rumah, Tetapi beredar kabar bahwa aturan rasio loan to value ini masih bisa diturunkan lagi.

“Kami sedang mengkaji aturan tersebut, penjualan properti yang sebelumnya mengalami penurunan, uang muka ini sudah cukup rendah. Tetapi kami melihat masih ada yang kurang diturunkan lagi,” ungkap Perry pada saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Juamt 25 Mei.

Beliau menjelaskan tidak hanya aturan tersebut yang akan dikaji. Kami juga akan mengkaji lagi terkait dengan jangka waktu pembayaran. Jadi nanti pembayaran KPR akan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan perumahan.

“Ini sedang kami kaji, harapan kami saat hasil rapat dewan gubernur, bulan juni ini sudah bisa di diskusikan dan termasuk langkah kebijakan immediate soon setelah kebijakan suku bunga dan interfensi,” ungkapnya.

Sebelum itu Bank Indonesia pernah memperketat aturan loan to value property pada tahun 2012 lalu menjadi 70%. Kemudian aturan LTV ini kembali longgar pada tahun 2015 dan 2016. Saat ini tercatat telah mencapai angka 85%, jadi pembayaran uang muka yang dibebankan kepada peminjam adalah sebesar 15%.